TENTANG IPC 2026
Latar Belakang
Dalam rangka mewujudkan penguatan praktik governansi yang baik dan penegakan integritas di Sektor Jasa Keuangan, diperlukan upaya kolaborasi dan sinergi antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders). Berbagai upaya perbaikan dan peningkatan telah dilakukan secara berkesinambungan melalui penguatan kebijakan, penyempurnaan kerangka regulasi dan pengawasan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan sistem pengendalian dan budaya integritas. Sejalan dengan upaya tersebut, pada tahun 2026 OJK akan menyelenggarakan acara (event) Risk and Governance Summit (RGS) Tahun 2026 sebagai forum strategis untuk memperkuat kolaborasi, berbagi pengetahuan, serta mendorong penguatan praktik governansi dan manajemen risiko di Sektor Jasa Keuangan.
Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan RGS 2026, OJK menyelenggarakan Risk & Governance Summit 2026: Innovation Paper Competition. Kompetisi ini diperuntukan bagi para mahasiswa untuk menyampaikan usulan ide-ide kebijakan yang inovatif. Innovation Paper diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi regulator, akademisi, peneliti dan praktisi untuk mendukung penguatan penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam mendukung stabilitas sistem keuangan di Indonesia.
Tujuan Pelaksanaan
- Meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap praktik dan tantangan Governance, Risk Management & Compliance (GRC) di Sektor Jasa Keuangan
- Mendorong pemikiran kritis dan perumusan solusi kebijakan yang inovatif
- Membangun sinergi akademisi dengan regulator dan pelaku industri jasa keuangan
Tema dan Sub-Tema
Tema Innovation Paper Competition adalah Building Digital Trust and Ethical Governance for Indonesia's Future. Tema ini sejalan dengan tema RGS tahun 2026 yang mengintegrasikan antara integritas dan pengembangan teknologi, serta fokus untuk menciptakan digital trust, ethical governance dan framework Governance, Risk, and Compliance (GRC) yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Implementasi tata kelola yang baik berperan strategis dalam meminimalisir risiko ancaman siber dan disrupsi teknologi. Penguatan tata kelola melalui penerapan GRC di seluruh sektor perekonomian diharapkan mampu menciptakan fundamental ekonomi yang kredibel dan berkelanjutan, sekaligus dapat mendorong perwujudan Asta Cita nomor 7 (tujuh) yaitu memperkuat penguatan reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi.
Terdapat beberapa Sub-Tema tulisan yaitu:
- Optimization of Suptech and Regtech for Fraud and Money Laundering Prevention in the Financial Sector
Perkembangan teknologi informasi mendorong sektor jasa keuangan agar senantiasa melakukan transformasi digital. Pemanfaatan Suptech dan RegTech merupakan inisatif untuk mendorong akselerasi transformasi serta meminimalisir ketidakpatuhan regulasi termasuk memastikan kesesuaian dan keamanan perlindungan data. Perlunya solusi konkret untuk melihat peluang pemanfaatan Suptech dan RegTech untuk menghadapi tantangan risiko fraud maupun pencucian uang untuk mengetahui sumber utama dari kedua risiko tersebut dan bagaimana upaya meningkatkan keamanan di sektor jasa keuangan.
- Strengthening GRC to Prevent, Detect, and Respond to Financial Scams and Illegal Activites
Sebagai bentuk komitmen untuk meningkatkan pelindungan konsumen dan masyarakat, OJK bersama anggota Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI), dan pelaku industri jasa keuangan membentuk forum koordinasi Indonesia Anti-Scam Centre (IASC). Kerja sama dilakukan dalam rangka melakukan penanganan laporan hingga upaya pengembalian dana serta penindakan hukum bagi pelaku kejahatan. Sejak November tahun 2024 sampai dengan Februari tahun 2026, Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) telah menerima 477.600 laporan dan memblokir 436.727 akun yang terdeteksi melakukan aktivitas ilegal. Data tersebut menunjukkan masih maraknya tingkat percobaan sampai dengan keterjadian penipuan (scam) di sektor jasa keuangan. Dibutuhkan upaya preventif untuk meingkatkan awareness terkait penipuan dan aktivitas ilegal di seluruh sektor jasa keuangan. Selain itu efektivitas dan efisiensi dari IASC perlu dimaksimalkan melalui kerangka Governance, Risk, Compliance (GRC) untuk menangani proses penanganan penipuan transaksi keuangan.
- Human Capital Resilience & Integrity-Driven Leadership
Implementasi GRC harus didukung dengan SDM yang berkualitas, kompeten, dan berintegritas. Risiko SDM perlu menjadi perhatian khusus mengingat bahwa risiko Human Capital menjadi top 5 global risk berdasarkan Risk in Focus 2026 yang dipublikasikan oleh Institutes of Internal Auditors (IIA). SDM yang tangguh diharapkan dapat melahirkan pemimpin berintegritas yang mampu menghadapi tuntutan otomasi dan disrupsi digital yang semakin masif. Lebih lanjut, investasi pada teknologi harus dibarengi dengan pemahaman dari SDM fungsi GRC agar mampu membangun nilai dan kepercayaan masyarakat.
- GRC for Inclusive and Sustainable Development
Pembangunan berkelanjutan telah menjadi fokus pertumbuhan sejak ditetapkan pada tahun 2015. Indonesia telah berkomitmen untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SGDs) sebagaimana Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Aksi Edisi II yang diterbitkan Bappenas, selain pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi Masyarakat secara berkesinambungan, tujuan SDGs juga difokuskan pada pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Penerapan tata kelola yang baik dalam pembangunan dapat diwujudkan dengan mengintegrasikan antara GRC dan aspek Environmental, Social, and Governance (ESG). Dibutuhkan upaya ekstra dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan untuk mengantisipasi greenwashing, peningkatan literasi terkait ESG, dan konsistensi data.